Perjalanan yang belum selesai (20)

Cover Majalah D&R

Perjalanan yang belum selesai (20)

(Bagian keduapuluh, Depok, Jawa Barat,Indonesia,30 Agustus 2014, 05.50 WIB)

Awal Maret 1998, saya sebagai wartawan Majalah D&R bersama Pemimpin Redaksinya Bambang Bujono , Bapak Margiono dan Beberapa redaktur lainnya dipanggil ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sehubungan pemuatan gambar Presiden Suharto sehubungan dengan pemuatan

   foto Pak Harto pada sampul muka majalah D&R edisi Maret 1998 No

   29/XXIX.

Saya tidak pernah dipanggil polisi untuk dimintai keterangan sempat kaget juga. Di dalam benak saya”wah nanti kami bisa dipenjara seperti nasib reporter Tempo Ahmad Taufik yang pernah dipenjara,

Namun, kami dipanggil hanya berlangsung satu hari, karena keesokan harinya kami tidak dipanggil-panggil lagi, karena Presiden Suharto turun dari jabatannya Jenderal Hartono sebagai Menteri Penerangan keburu diganti oleh Letjen Yunus Yosfiah.

Bambang Bujono

Pemberitaan pemanggilan Margiono ke kepolisan sampai juga di kampung Pak Margiono sampai Ibu kandungnya kabarnya pingsan,

Pada waktu itu Pemimpin Redaksi sehari-hari dipegang Bambang Bujono, namun karena ex tempo masuk daftar hitam pemerintah maka Dahlan Iskan sebagai ceo Jawa Pos group menunjuk Margiono yang tertulis di Mashead.

Ketika saya bertugas jadi reporter salah satu pos saya sukai adalah pos di departemen Luar Negeri. Menteri Luar Negeri favorit saya adalah Mochtar Kusumaatadja. Pada waktu Pak Mochtar Kusumaatmadja menduduki posnya baru saja usai perang Vietnam, namun masih berkecamuk perang di Kamboja. Sehingga salah satu isu diplomasi Mochtar Kusumaatmadja adalah ikut perundingan perdamaian di Kamboja dan Vietnam.

Mochtar Kusumaatmadja adalah salah satu Menteri yang sangat menaruh perhatian pada wartawan. Biasanya kalau tidak wartawan yang menjemput Mochtar di bandara sepulannya dari bertugas di luar negeri adalah mengadakan jumpa pers rutin di Press Room Departemen Luar Negeri.

Wartawan tang sangat produktif banyak bertanya pada setiap jumpa pers yang saya ingat adalah Bapak Muhammad Yusuf dari Harian Bahasa Ingris Indonesia Times dan wartawan Sinar Harapan Arnie Bertha Simamora dan masalah-masalah Cina biasanya didominasi oleh reporter Kompas James Luhulima

Setiap pulang dari luar negeri Mochtar Kusumaatmadja selalu bawa oleh-oleh untuk para wartawan yang bertugas di Departemen Luar Negeri yaitu rokok ‘’555’’. Rokok ini pada masa itu tergolong mewah karena tidak dijual dikebanyakan penjual rokok di Indonesia. Walau saya tidak merokok, saya ambil juga sebungkus untuk kenang-kenangan.

   

                            Sabtu, 7 Maret 1998

   

                        Pemred "D&R" Diperiksa 9 Maret

                                       

   Jakarta, Kompas

   

   Ny Siti Hardianti Rukmana- yang akrab dipangggil Mbak Tutut - dan

   Bambang Trihatmodjo mengutarakan, seluruh persoalan yang muncul akibat

   sampul pada edisi majalah D&R, diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme

   hukum yang berlaku. "Semua persoalan yang ada kita serahkan kepada

   mekanisme hukum yang berlaku di negara ini," kata Mbak Tutut Jumat

   (6/3) kemarin.

   

   Pemimpin Redaksi majalah D&R Margiono akan dipanggil Reserse pada 9

   Maret nanti di Mabes Polri (Kepolisian RI) sehubungan dengan pemuatan

   foto Pak Harto pada sampul muka majalah D&R edisi Maret 1998 No

   29/XXIX. Surat panggilan dikirim melalui PWI Cabang Jakarta, yang

   kemudian disampaikan kepada yang bersangkutan hari Jumat (6/3).

   Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat akhirnya menjatuhkan

   skorsing dua tahun terhadap Margiono. Keanggotaan Margiono sebagai

   anggota PWI tidak hangus, tetapi sebagai Pemred harus diganti.

   Kepastian keluarnya skorsing terhadap Margiono itu disampaikan Ketua

   PWI Pusat Sofjan Lubis di sela-sela Rapat Komisi di Gedung MPR/DPR

   Jakarta, Jumat (6/3).

   

   "Surat skorsing sudah dikirim kepada yang bersangkutan. Dengan

   demikian dia (Margiono -Red) harus melepaskan jabatannya sebagai

   Pemred majalah D&R," kata Lubis.

   

   Menurut Lubis, keputusan PWI Pusat merupakan pelaksanaan rekomendasi

   yang dikeluarkan Dewan Kehormatan (DK) PWI. Sebelumnya, DK PWI telah

   memberi rekomendasi kepada PWI Pusat untuk menjatuhkan skorsing kepada

   Pemimpin Redaksi D&R. Terhadap kasus majalah D&R edisi 29/XXIX/ 7

   Maret 1998 itu, meskipun telah menjatuhkan skorsing dan menyetujui

   yang bersangkutan dibawa ke pengadilan, Sofjan Lubis tetap berharap

   agar SIUPP D&R tidak dicabut.

   

   Pada hari yang sama, Margiono juga menerima surat peringatan pertama

   dari PWI Jakarta akibat kelalaiannya merekrut wakilnya, Bambang

   Boedjono, yang bukan anggota PWI, menjadi wakil Pemred majalah itu.

   Secara resmi, PWI Jakarta minta Margiono mengajukan orang lain sebagai

   pengganti Bambang guna mempercepat proses surat rekomendasi sebagai

   pemimpin redaksi.

   

   Dewan Kehormatan PWI (DK PWI) dalam rapatnya Kamis (5/3) menjatuhkan

   sanksi hukuman kepada Margiono berupa pemberhentian sementara dari

   keanggotaan PWI. Ia dianggap melanggar ketentuan Pasal 6 Kode Etik

   Jurnalistik serta tidak menunjukkan jiwa ksatria sebagaimana termaktub

   dalam Pasal 6 KEJ PWI. Pasal itu menetapkan "Wartawan Indonesia

   menghormati dan menjunjung tinggi kehidupan pribadi dengan tidak

   menyiarkan berita, tulisan atau gambar yang merugikan nama baik atau

   perasaan susila seseorang, kecuali menyangkut kepentingan umum"

   

   DK PWI menilai Majalah D&R edisi No 29/XXIX/7 Maret 1998 dengan kulit

   muka/sampul berupa gambar Presiden Soeharto (Bagian kepala) di sebelah

   atas dan bawah dalam kartu bridge lengkap dengan pakaian kerajaan

   sebagaimana lazimnya dikenakan dalam gambar raja (king) pada kartu

   yang asli, sebagai tindakan tidak etis.

   

   DK PWI sendiri dengan berat hati terpaksa mengambil tindakan keras

   berupa sanksi yang paling berat yang dapat dikenakan atas pelanggaran

   kode etik, setelah dipertimbangkan berbagai hal.

   

   DK PWI mengimbau jajaran pers nasional untuk tetap berpegang teguh

   kepada ketentuan kode etik jurnalistik karena hanya dengan cara

   demikianlah masyarakat menghargai dan memberi kepercayaan penuh serta

   menghormati integritas profesi kewartawanan.

Rapat Redaksi D&R

   

   Menggembirakan

   

   Wakil Ketua Komnas HAM Marzuki Darusman mengemukakan, hal yang agak

   menggembirakan dalam kasus majalah D&R adalah bahwa Menteri Penerangan

   R Hartono memenuhi komitmennya untuk tidak mengambil langkah yang

   mencabut SIUPP majalah tersebut, dan memberikan kesempatan kepada

   Dewan Kehormatan PWI untuk menyelesaikannya.

   

   "Dalam pernyataan Dewan Kehormatan PWI, dari yang kami baca, sudah ada

   pernyataan bahwa yang bersangkutan bisa mengajukan pembelaan, kalau

   hal itu diajukan ke pengadilan. Selayaknya, tentu Dewan Kehormatan PWI

   mengemukakan keputusannya itu setelah yang bersangkutan melakukan

   pembelaan dirinya di dalam proses di Dewan Kehormatan PWI itu sendiri.

   Itu yang kita masih belum jelas," katanya. (*/oki)

 Kompas Online : http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1998/03/06/0237.html

Mochtar Kusumaatmadja

Mochtar Kusumaatmadja

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Perubahan tertunda ditampilkan di halaman iniBelum Diperiksa

Mochtar Kusumaatmadja

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia ke-12

Masa jabatan

29 Maret 1978 – 21 Maret 1988

Presiden    Soeharto

Didahului oleh    Adam Malik

Digantikan oleh  Ali Alatas

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ke-15

Masa jabatan

28 Maret 1973 – 29 Maret 1978

Presiden    Soeharto

Didahului oleh    Oemar Seno Adji

Digantikan oleh  Mudjono

Informasi pribadi

Lahir 17 April 1929 (umur 85)

Bendera Belanda Batavia, Hindia Belanda

Kebangsaan       Indonesia

Suami/istri Siti Hadidjah

Anak Armida Alisjahbana

Emir Kusumaatmadja

Profesi       Diplomat

Agama       Islam

Mochtar Kusumaatmadja (lahir di Batavia, 17 April 1929; umur 85 tahun) adalah seorang akademisi dan diplomat Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman dari tahun 1974 sampai 1978 dan Menteri Luar Negeri dari tahun 1978 sampai 1988.

Selain itu ia adalah guru besar di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung. Definisinya tentang hukum yang berbunyi "Hukum adalah keseluruhan azas-azas dan kaedah-kaedah yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk didalamnya lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu kedalam kenyataan", dianggap paling relevan dalam menginterpretasikan hukum pada saat ini. Doktrin ini menjadi Mahzab yang dianut di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran hingga saat ini.

Pria yang memulai karier diplomasi pada usia 29 tahun ini dikenal piawai dalam mencairkan suasana dalam suatu perundingan yang amat serius bahkan sering menegangkan. Dia cepat berpikir dan melontarkan kelakar untuk mencairkan suasana. Diplomat penggemar olahraga catur dan berkemampuan berpikir cepat namun lugas ini, memang suka berkelakar.

Wakil Indonesia pada Sidang PBB mengenai Hukum Laut, Jenewa dan New York, ini berperan banyak dalam konsep Wawasan Nusantara, terutama dalam menetapkan batas laut teritorial, batas darat, dan batas landas kontinen Indonesia. Alumni S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1955), ini berperan banyak dalam perundingan internasional, terutama dengan negara-negara tetangga mengenai batas darat dan batas laut teritorial itu.

Tahun 1958-1961, dia telah mewakil Indonesia pada Konperensi Hukum Laut, Jenewa, Colombo, dan Tokyo. Beberapa karya tulisnya juga telah mengilhami lahirnya Undang-Undang Landas Kontinen Indonesia, 1970. Dia memang seorang ahli di bidang hukum internasional. Selain memperoleh gelar S1 dari FHUI, dia melanjutkan kuliah di Sekolah Tinggi Hukum Yale (Universitas Yale) AS (1955). Kemudian, dia menekuni program doktor (S3) bidang ilmu hukum internasional di Universitas Padjadjaran ( lulus 1962).

Dari sejak mahasiswa, terutama setelah menjadi dosen di FH Unpad Bandung, Mantan Dekan Fakultas Hukum Unpad ini telah menunjukkan ketajaman dan kecepatan berpikirnya. Ketika itu, dia dengan berani sering mengritik pemerintah, antara lain mengenai Manifesto Politik Soekarno. Akibatnya, dia pernah dipecat dari jabatan guru besar Unpad. Pemecatan itu dilakukan Presiden Soekarno melalui telegram dari Jepang (1962).

Namun pemecatan dan ketidaksenangan Bung karno itu tidak membuatnya kehilangan jati diri. Kesempatan itu digunakan menimba ilmu di Harvard Law School (Universitas Harvard), dan Universitas Chicago, Trade of Development Research Fellowship tahun 1964-1966. Malah kemudian kariernya semakin melonjak setelah pergantian rezim dari pemerintahan Soekarno ke pemerintahan Soeharto. (Pemerintahan Soeharto memberi batasan pembagian rezim ini sebagai Orde Lama dan Orde Baru).

Di pemerintahan Orde baru, sebelum menjabat Menteri Luar Negeri Kabinet Pembangunan III dan IV, 29 Maret 1978-19 Maret 1983 dan 19 Maret 1983-21 Maret 1988, menggantikan ‘Si Kancil’ Adam Malik, Mochtar terlebih dahulu menjabat Menteri Kehakiman Kabinet Pembangunan II, 28 Maret 1973-29 Maret 1978. Namun tampaknya dia lebih menunjukkan kepiawian dalam jabatan Menlu dibanding Menkeh.

Di tengah kesibukannya sebagai Menlu, dia sering kali menyediakan waktu bermain catur kegemarannya, terutama pada perayaan hari-hari besar di departemen yang dipimpinnya. Bahkan pada akhir tahun 1985, ia terpilih menjadi Ketua Umum Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi).

Pendidikan[sunting | sunting sumber]

S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta (1955)

S2 Sekolah Tinggi Hukum Yale, Amerika Serikat (1958)

S3 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung (1962)

S3 Universitas Chicago, Amerika Serikat (1966)

Karier[sunting | sunting sumber]

Wakil Indonesia pada Konperensi Hukum Laut, Jenewa, Colombo, Tokyo (1958-1961)

Wakil Indonesia pada Sidang PBB mengenai Hukum Laut, Jenewa dan New York

Guru Besar dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (Unpad), Bandung

Menteri Kehakiman Kabinet Pembangunan II (1973-1978)

Menteri Luar Negeri Kabinet Pembangunan III dan IV (1978-1983 dan 1983-1988)

Prang Vietnam

Perang Vietnam

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Perubahan tertunda ditampilkan di halaman iniBelum Diperiksa

Perang Vietnam

Bagian dari Perang Dingin

Suasana Perang Vietnam

Suasana Perang Vietnam.

Tanggal     1957 – April 30, 1975

Lokasi        Asia Tenggara

Hasil Kemenangan Komunis

Pemerintah Komunis berkuasa di seluruh Vietnam, Kamboja, dan Laos.

Perubahan

wilayah      Bersatunya Vietnam.

Pihak yang terlibat

Flag of South Vietnam.svg Republik Vietnam

 Amerika Serikat

 Korea Selatan

 Thailand

 Australia

 Selandia Baru

 Filipina      Flag of North Vietnam.svg Republik Demokratik Vietnam

FNL Flag.svg Front Nasional untuk Pembebasan Vietnam Selatan

 Republik Rakyat Tiongkok

 Korea Utara

Kekuatan

~1.830.000 (1968)       ~781.000 (1968)

Korban

Flag of South Vietnam.svg RV

tewas: 220.357-313.000

terluka: 1.170.000

 Amerika Serikat

tewas: 58.209

terluka: 153.303

 Korea Selatan

tewas: 5.000

terluka: 11.000

 Australia

tewas: 520

Flag of North Vietnam.svg FNL Flag.svg RDV/FNKV

tewas: 600.000

terluka: 600.000

 Republik Rakyat Tiongkok

tewas: 1.100

terluka: 4.200

Sipil (warga Vietnam): 1.000.000

Perang Vietnam, juga disebut Perang Indochina Kedua, adalah sebuah perang yang terjadi antara 1957 dan 1975 di Vietnam. Perang ini merupakan bagian dari Perang Dinginantara dua kubu ideologi besar, yakni Komunis dan Liberal.

Dua kubu yang saling berperang adalah Republik Vietnam (Vietnam Selatan) dan Republik Demokratik Vietnam (Vietnam Utara). Amerika Serikat, Korea Selatan, Thailand, Australia, Selandia Baru dan Filipina bersekutu dengan Vietnam Selatan, sedangkan USSR dan Tiongkok mendukung Vietnam Utara yang merupakan negara komunis.

Jumlah korban yang meninggal diperkirakan adalah 280.000 di pihak Selatan dan 1.000.000 di pihak Utara.

Perang ini mengakibatkan eksodus besar-besaran warga Vietnam ke negara lain, terutamanya Amerika Serikat, Australia dan negara-negara Barat lainnya, sehingga di negara-negara tersebut bisa ditemukan komunitas Vietnam yang cukup besar.

Setalah berakhirnya perang ini, kedua Vietnam tersebut pun bersatu pada tahun 1976.

Prang Vietnam

Salah satu korban paling terkenal dari Perang Vietnam adalah Kim Phuc

Latar belakang[sunting | sunting sumber]

Vietnam dijajah oleh Tiongkok sejak tahun 110 SM sampai mencapai kemerdekaan pada tahun 938. Setelah bebas dari belenggu penjajahan Tiongkok, Vietnam tidak berhenti menentang serangan pihak asing.

Pada abad ke-19, Vietnam menjadi wilayah jajahan Perancis. Perancis menguasai Vietnam setelah melakukan beberapa perang kolonial di Indochina mulai dari tahun 1840-an. Ekspansi kekuasaan Perancis disebabkan keinginan untuk menyaingi kebangkitan Britania Raya dan kebutuhan untuk mendapatkan hasil bumi seperti rempah-rempah untuk menggerakkan industri di Perancis untuk menyaingi penguasaan industri Britania Raya.

Semasa pemerintahan Perancis, golongan rakyat Vietnam dibakar semangat nasionalisme dan ingin kemerdekaan dari Perancis. Beberapa pemberontakan dilakukan oleh banyak kelompok-kelompok nasionalis, tetapi usaha mereka gagal. Pada tahun 1919, semasa Perjanjian Versailles dirundingkan, Ho Chi Minh meminta untuk bersama-sama membuat perundingan agar Vietnam dapat merdeka. Permintaannya ditolak dan Vietnam dan seluruh Indochina terus menjadi jajahan Perancis.

Kelompok Viet Minh akhirnya mendapat dukungan populer dan berhasil mengusir Perancis dari Vietnam. Selama Perang Dunia II, Vietnam dikuasai oleh Jepang. Pemerintah Perancis Vichy bekerjasama dengan Jepang yang mengantar tentara ke Indochina sebagai pasukan yang berkuasa secara de facto di kawasan tersebut. Pemerintah Perancis Vichy tetap menjalankan pemerintahan seperti biasa sampai tahun 1944 ketika Perancis Vichy jatuh setelah tentara sekutu menaklukan Perancis dan jendral Charles de Gaulle diangkat sebagai pemimpin Perancis.

Setelah pemerintah Perancis Vichy tumbang, pemerintah Jepang menggalakkan kebangkitan pergerakan nasionalis di kalangan rakyat Vietnam. Pada akhir Perang Dunia II, Vietnam diberikan kemerdekaan oleh pihak Jepang. Ho Chí Minh kembali ke Vietnam untuk membebaskan negaranya agar tidak dijajah oleh kekuasaan asing. Ia menerima bantuan kelompok OSS (yang akan berubah menjadi CIA nantinya).

Pada akhir Perang Dunia II, pergerakan Viet Minh di bawah pimpinan Ho Chí Minh berhasil membebaskan Vietnam dari tangan penjajah, tetapi keberhasilan itu hanya untuk masa yang singkat saja. Pihak Jepang menangkap pemerintah Perancis dan memberikan Vietnam satu bentuk “kemerdekaan” sebagai sebagian dari rancangan Jepang untuk "membebaskan" bumi Asia dari penjajahan barat. Banyak bangunan diserahkan kepada kelompok-kelompok nasionalis.

Perang Kamboja-Vietnam

Dari Wikipedia bahasa ×Indonesia, ensiklopedia bebas

Perubahan tertunda ditampilkan di halaman iniBelum Diperiksa

Perang Kamboja-Vietnam

Bagian dari Perang Indochina Ketiga

H 4 ill 639759 cambodia-phnom penh-1979-61.jpg

Pasukan Vietnam memasuki kota ×Phnom Penh tahun 1979.

Tanggal     Mei 1975-Desember 1989

Lokasi        Kamboja

Hasil Kemenangan Vietnam

Vietnam menduduki Kamboja

Berbagai faksi ×Kamboja terus berselisih.

Pihak yang terlibat

Bendera Vietnam

Republik Sosialis Vietnam

Flag of Democratic Kampuchea.svg

Demokratis Kampuchea, FUNCINPEC

Komandan

Bendera Vietnam Văn Tiến Dũng Flag of Democratic Kampuchea.svg Pol Pot

Kekuatan

150.000+ tentara Vietnam

20.000 KNUFNS         70.000+

Korban

10.000?     30.000?

Perang Kamboja-Vietnam (Vietnam: Chiến dịch phản công biên giới Tây-Nam Việt Nam) adalah konflik yang terjadi antara Republik Sosialis Vietnam dan Kamboja. Perang ini dimulai dengan invasi dan pendudukan Vietnam terhadap Kamboja dan penurunan Khmer Merah dari kekuasaan.

Konflik ini juga mengemukakan bagaimana perpecahan Tiongkok-Soviet telah merusak pergerakan komunis. Partai Komunis Vietnam memihak kepada Uni Soviet, sementara Partai Komunis Kamboja tetap setia dengan Republik Rakyat Tiongkok.

Ads by OffersWizard×Perang ini dimulai dengan kekhawatiran ×Demokratik Kampuchea yang pada saat itu dibawah pimpinan Pol Pot akan meluasnya pengaruh ×Vietnam setelah kemenangan ×Vietnam pada Perang Vietnam. Kekhawatiran ini didasarkan atas keinginan ×Vietnam untuk menyatukan kawasan ×Indochina dalam suatu negara dibawah kekuasaan Vietnam. Dibawah kekhawatiran tersebut, ×Demokratik Kampuchea melancarkan aksi untuk menetralisir tentara ×Vietnam di sekitar perbatasan Vietnam-Kamboja. Atas aksinya, ×Vietnam membalas dengan melancarkan invasi melawan ×Demokratik Kampuchea yang menyebabkan keruntuhan ×Demokratik Kampuchea yang kemudian diganti oleh negara boneka Vietnam, Republik Rakyat Kampuchea. Pendudukan Vietnam berakhir setelah tekanan internasional serta reformasi politik Vietnam. Tentara Vietnam terakhir keluar ×Kamboja pada tahun 1992.(Bersambung)